BREAKING NEWS

This is an animated block, add any number of them to any type of slide

Put completely anything inside - text, images, inputs, links, buttons.

This is a static HTML block

It's always displayed and not animated by slider.

This is a static HTML block

It's always displayed and not animated by slider.

You can link to this slide by adding #3 to url.

Learn more

Photos by Gilderic

Jumat, 06 November 2015

Daftar Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Penjaminan Yang Dapat Memasarkan Produk Surety Bond

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah, Kementerian Keuangan menerbitkan daftar perusahaan asuransi umum dan Perusahaan Penjaminan yang dapat memasarkan produk asuransi pada lini usaha suretyship
Kewenangan penerbitan daftar tersebut dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Sesuai dengan surat dari Kemenkeu Nomor S-8090/PB/2015 Tanggal 23 September 2015 dan OJK Nomor S-353/NB.2/2015  Tanggal 03 September 2015, diinformasikan kepada satuan kerja yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menggunakan perusahaan yang masuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam daftar di atas.
Daftar ini akan berubah sewaktu-waktu berdasarkan penilaian dari OJK. Daftar dapat bertambah atau berkurang jika ada perusahaan asuransi yang dinilai tidak layak lagi menerbitkan surat jaminan. 








Salah satu syarat dalam pengajuan SPM LS Pihak Ketiga yang bersifat kontraktual adalah Surat Jaminan dari Bank atau Perusahaan Asuransi. Jaminan tersebut bisa berupa jaminan uang muka ataupun jaminan pemeliharaan. Tidak semua jaminan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi bisa diterima oleh KPPN. Hanya surat jaminan dari perusahaan asuransi yang telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja yang akan diterima oleh KPPN.

Melalui S-06179/PB/2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan menginformasikan daftar perusahaan asuransi umum yang telah diakui oleh OJK per 28 Agustus 2014. Daftar ini akan berubah sewaktu-waktu berdasarkan penilaian dari OJK. Daftar dapat bertambah atau berkurang jika ada perusahaan asuransi yang dinilai tidak layak lagi menerbitkan surat jaminan. 
Untuk menghindari pengembalian SPM-LS karena surat jaminan yang dilampirkan tidak terdapat dalam daftar yang diterbitkan oleh OJK, sebaiknya teman-teman berpedoman pada S-06179/PB2014 dan menginformasikan kepada rekanan agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan rekanan akibat pencairan dana yang terhambat.
- See more at: http://www.bendahara.info/2014/09/daftar-perusahaan-asuransi-umum-yang.html#sthash.iOzZVA36.dpuf
Salah satu

Salah satu syarat dalam pengajuan SPM LS Pihak Ketiga yang bersifat kontraktual adalah Surat Jaminan dari Bank atau Perusahaan Asuransi. Jaminan tersebut bisa berupa jaminan uang muka ataupun jaminan pemeliharaan. Tidak semua jaminan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi bisa diterima oleh KPPN. Hanya surat jaminan dari perusahaan asuransi yang telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja yang akan diterima oleh KPPN.

Melalui S-06179/PB/2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan menginformasikan daftar perusahaan asuransi umum yang telah diakui oleh OJK per 28 Agustus 2014. Daftar ini akan berubah sewaktu-waktu berdasarkan penilaian dari OJK. Daftar dapat bertambah atau berkurang jika ada perusahaan asuransi yang dinilai tidak layak lagi menerbitkan surat jaminan. 
Untuk menghindari pengembalian SPM-LS karena surat jaminan yang dilampirkan tidak terdapat dalam daftar yang diterbitkan oleh OJK, sebaiknya teman-teman berpedoman pada S-06179/PB2014 dan menginformasikan kepada rekanan agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan rekanan akibat pencairan dana yang terhambat.
- See more at: http://www.bendahara.info/2014/09/daftar-perusahaan-asuransi-umum-yang.html#sthash.iOzZVA36.dpuf

Salah satu
Salah satu syarat dalam pengajuan SPM LS Pihak Ketiga yang bersifat kontraktual adalah Surat Jaminan dari Bank atau Perusahaan Asuransi. Jaminan tersebut bisa berupa jaminan uang muka ataupun jaminan pemeliharaan. Tidak semua jaminan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi bisa diterima oleh KPPN. Hanya surat jaminan dari perusahaan asuransi yang telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja yang akan diterima oleh KPPN.

Melalui S-06179/PB/2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan menginformasikan daftar perusahaan asuransi umum yang telah diakui oleh OJK per 28 Agustus 2014. Daftar ini akan berubah sewaktu-waktu berdasarkan penilaian dari OJK. Daftar dapat bertambah atau berkurang jika ada perusahaan asuransi yang dinilai tidak layak lagi menerbitkan surat jaminan. 
Untuk menghindari pengembalian SPM-LS karena surat jaminan yang dilampirkan tidak terdapat dalam daftar yang diterbitkan oleh OJK, sebaiknya teman-teman berpedoman pada S-06179/PB2014 dan menginformasikan kepada rekanan agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan rekanan akibat pencairan dana yang terhambat.
- See more at: http://www.bendahara.info/2014/09/daftar-perusahaan-asuransi-umum-yang.html#sthash.iOzZVA36.dpuf
Salah satu syarat dalam pengajuan SPM LS Pihak Ketiga yang bersifat kontraktual adalah Surat Jaminan dari Bank atau Perusahaan Asuransi. Jaminan tersebut bisa berupa jaminan uang muka ataupun jaminan pemeliharaan. Tidak semua jaminan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi bisa diterima oleh KPPN. Hanya surat jaminan dari perusahaan asuransi yang telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja yang akan diterima oleh KPPN.

Melalui S-06179/PB/2014 Direktorat Jenderal Perbendaharaan menginformasikan daftar perusahaan asuransi umum yang telah diakui oleh OJK per 28 Agustus 2014. Daftar ini akan berubah sewaktu-waktu berdasarkan penilaian dari OJK. Daftar dapat bertambah atau berkurang jika ada perusahaan asuransi yang dinilai tidak layak lagi menerbitkan surat jaminan. 
Untuk menghindari pengembalian SPM-LS karena surat jaminan yang dilampirkan tidak terdapat dalam daftar yang diterbitkan oleh OJK, sebaiknya teman-teman berpedoman pada S-06179/PB2014 dan menginformasikan kepada rekanan agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan rekanan akibat pencairan dana yang terhambat.
- See more at: http://www.bendahara.info/2014/09/daftar-perusahaan-asuransi-umum-yang.html#sthash.iOzZVA36.dpuf

Membuat Surety Bond untuk Jaminan Proyek Tidak Susah dan Ribet

Bagi Dunia asuransi, minimnya realisasi proyek juga menjadi penyebab menurun nya potensial premi yang di dapat dari bisnis ikutan nya. Pada suatu proyek baik Proyek APBN/APBD hingga Proyek Swasta, baik pengadaan atau pembangunan fisik biasa nya ada beberapa turunan produk asuransi yang wajib di buat oleh para Kontraktor rekanan, seperti :

1. Asuransi Penjaminan atau Surety Bond yang terdiri dari Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan
2. Asuransi Contractor All Risk (CAR) yang menjamin selama masa pembangunan fisik, baik jalan hingga gedung
3. Asuransi Kecelakaan Diri Pekerja selama Proyek berlangsung
4. Asuransi Pengiriman Barang terkait material (dari Gudang/pelabuhan/import ke lokasi proyek dan sebaliknya)
5. Asuransi Liability seperti CGL atau Comprehensive General Liability

Poin 1 untuk Asuransi Penjaminan atau Surety Bond, terdapat Perpres No. 4 /2015 yang secara tidak langsung mengurangi porsi Asuransi dalam mengais premi/service charge atas penjaminan karena beberapa pasal yang mengatur untuk tidak perlu nya penjaminan atas pelaksanaan tender. Perubahan dalam regulasi ini menjadikan peran asuransi sedikit ter-marginal kan. Inti dari peran asuransi dalam proyek adalah ikut sukses kan proyek tersebut dari pihak yang berkepentingan, bagi Obligee atau pemilik Proyek maka Sertifikat Jaminan yang dikeluarkan adalah pegangan atas komitmen Principal/Kontraktor dalam pelaksanaan proyek yang di dapatkan. Bagi Principal, peran asuransi membantu dalam melengkapi segala ketentuan yang memang mengharus kan ada nya jaminan  asuransi atas proyek yang di dapat. Bagi Kontraktor yang tidak memiliki staf khusus dalam pengurusan dokumen asuransi, maka akan ter stigma bahwa mengurus jaminan asuransi sulit. Dokumen yang diminta ini dan itu, harus ini dan itu.
Tapi jangan salahkan dulu keadaan, Anda sebagai Kontraktor tidak harus juga punya staf khusus yang handle penjaminan tapi hanya perlu minta orang kepercayaan Anda baik Staf atau Anda sendiri untuk luangkan waktu untuk memahami alur pembuatan di awal nya. Penjaminan ini bukan seperti produk asuransi kendaraan yang hanya Foto kendaraan sebagai pelengkap Surat Permohonan dan Copy STNK untuk dapat polis Asuransi. Penjaminan sama seperti Kredit di Bank, Bank tentu akan minta detail biodata Anda/perusahaan Anda. Surety Bond atau Penjaminan atau Bank Garansi hampir sama dengan pemberian kredit tersebut. Jadi wajar jika dimintakan dokumen tentang Company Profile, Laporan Keuangan, Daftar Pengalaman perusahaan Anda pada proyek sebelumnya dan Dokumen terkait proyek yang sedang diajukan oleh Pihak Asuransi/agen. Seharusnya Anda wajib bertanya-tanya jika ada Asuransi yang begitu gampang mengeluarkan Sertifikat Jaminan kepada Anda tanpa Data pengajuan yang memadai, bisa-bisa Anda dapat sertifikat bodong, aspal, palsu atau diterbitkan oleh perusahaan yang tidak bonafide.
Saya setuju untuk dan atas pelayanan, kemudahan sangat diperlukan oleh para Kontraktor tapi Jika Anda atau perusahaan Bapak/Ibu sudah memiliki record di perusahaan Asuransi tempat Bapak/Ibu buat maka untuk penerbitan Sertifikat Jaminan berikut nya pasti akan sangat mudah dan dibuat mudah. Jadi dokumen terkait jati diri perusahaan Anda di atas seperti company profile, lapkeu, daftar pengalaman dll hanya dimintakan pada saat PERTAMA kali pengajuan kecuali ada perubahan/ganti tahun.
Lalu, untuk rate atau biaya tentu jadi akhir yang dinanti kan, kenapa ? agar tidak mengganggu cashflow anda tentu nya, untuk rate klik disini 
Simple yaah, jadi jika Bapak/Ibu memiliki perusahaan yang jelas dan tidak perlu ada yang ditutupi maka cukup pahami saja alur cara membuatnya, berikan dokumen yang memang menjadi syarat, maka Bapak /Ibu memiliki HAK untuk mendapatkan kemudahan guna kelancaran proyek yang Bapak/Ibu kerjakan. Dokumen yang Bapak/Ibu berikan, khusus nya dokumen proyek bagi Agen/Marketing yang berpengalaman tentu akan menjadi Konsultan bagi Bapak ibu, karena terkadang karena Bapak/Ibu tidak terlalu paham tentang teknis pembuatan jaminan berakibat kesalahan dalam ketentuan yang TIDAK BOLEH SALAH, seperti :

1. Penulisan Nama Pekerjaan
2. Penerima Jaminan/Obligee berikut nama dan alamat nya jika diminta
3. Periode Jaminan, biasa nya berubah saat Aanwizjing
4. Nilai Jaminan, biasa nya berubah/koreksi saat Aanwizjing
5. Tanggal terbit jika diminta, dll

Hal-hal tersebut kadang kita anggap sepele karena sebagai Kontraktor, Anda sudah di PUSING kan dengan core dari proyek itu sendiri, maka kerjasama lah dengan agen/marketing yang bisa membantu Anda hindari kesalahan yang tidak perlu.

Sifat Surety Bond


Dalam suatu kontrak yang mengikat Obligee dan Principal, biasanya Obligee meminta surat jaminan dari Principal dengan maksud untuk menyatakan kesungguhan Principal dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak yang telah disepakati. Jaminan itu diberikan oleh pihak lain sebagai penjamin, dan jika Principal tidak menepati kontrak maka Penjamin wajib membayar kerugian Obligee sebesar yang diperjanjikan.
Jaminan hanya dapat diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Negara yaitu pihak perbankan maupun perusahaan asuransi yang memiliki program Surety Bond. Jenis dan sifat jaminan yang diterbitkan oleh perbankan adalah berbeda dengan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi walaupun terdapat perbedaan yang prinsip pada keduanya yaitu adanya loss factor, underwriting, spreading of risk . Hal inilah yang menyebabkan surety business digolongkan ke dalam usaha perasuransian
Surety Bond tergolong dalam financial guarantee , yang pada umumnya dilakukan oleh perbankan. Dengan dilibatkannya perusahaan asuransi turut menangani bisnis ini, maka dalam prakteknya pemberian jaminan dilaksanakan dengan 2 (dua) sifat, yaitu :
1. Jaminan Bersyarat (Conditional Bond)
Jaminan hanya akan dicairkan setelah diketahui sebab-sebab dari pencairan tersebut dan Penjamin hanya wajib mengganti sebesar kerugian yang diderita oleh Obligee
Surety Bond bersifat conditional karena penerbitan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi berbeda dengan Bank Garansi yang memiliki hak istimewa tanpa meminta agunan. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan asuransi sebagai Penjamin dapat melakukan penyebaran risiko (reasuransi) serta didukung dengan adanya perjanjian ganti rugi kepada Surety (Indemnity Agreement to Surety)
Perjanjian ganti rugi tersebut ditandatangani oleh Principal bersama indemnitornya sebelum atau pada saat diterbitkan jaminan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa setiap pencairan jaminan yang dibayarkan kepada Obligee harus dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, dan atas dasar itulah maka Principal dan indemnitornya bersedia membayar kembali pencairan yang telah dilaksanakan.
Pada prinsipnya dalam jaminan conditional ini tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Untuk itu dalam hal tuntutan pencairan jaminan harus dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang terjadi atau adanya loss situation serta telah diadakan pemutusan hubungan kerja secara resmi. Hal-hal yang perlu diteliti sebagai dasar penentuan pencairan jaminan adalah :
  •          - Sebab-sebab tidak terpenuhi atau dilaksanakannya perjanjian 
  •          - Hak dan kewajiban masing-masing pihak 
  •          - Prestasi dan pekerjaan yang sudah dilaksanakan 
  •          - Jumlah kerugian yang diderita oleh pihak Obligee 
2. Jaminan Tanpa Syarat (Unconditional Bond)
Jaminan akan dicairkan apabila ketentuan dalam kontrak tidak dipenuhi tanpa harus membuktikan kegagalan (loss situation)
Jaminan ini biasanya diberikan oleh pihak perbankan kepada nasabahnya (bank garansi). Dalam pemberian jaminan, bank pada umumnya meminta agunan yang cukup sebagai penaalah jumlah tertentu yang harus disimpan di bank tersebut tanpa bunga dan baru dapat dicairkan setelah bank garansi berakhir
Dengan adanya agunan tersebut maka walaupun jaminan dicairkan, bank sebagai penjamin tidak akan mengalami kerugian karena nilai agunan yang dipegangnya lebih besar daripada jumlah jaminan yang diberikannya. Demikian apabila Obligee mengajukan pencairan jaminan, maka bank dapat segera memenuhinya tanpa khawatir akan kewajiban nasabah / Principal. Perselisihan antara Obligee dengan Principal mengenai pencairan tersebut akan diselesaikan sendiri oleh kedua pihak
Bank menganut prinsip tersebut diatas dengan pertimbangan : 
  •          - Menghindari keterlibatannya dari perselisihan antara Principal dengan Obligee
  •          - Adanya agunan dari Principal maka bank tidak akan dirugikan 
  •          - Dalam pelaksanaannya bank dapat menggabungkan jaminan tersebut dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah 
  •          - Untuk menunjukkan bonafiditasnya kepada pihak lain 

 Kedua sifat jaminan tersebut diatas akhir-akhir ini hampir tidak tampak lagi perbedaan secara murni dalam pelaksanaannya. Perusahaan asuransi yang menerbitkan Surety Bond dan perbankan yang menerbitkan bank garansi telah melakukan pendekatan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi sehingga dalam prakteknya sudah hampir sama. Bahkan dapat kita jumpai bahwa perusahaan asuransi juga dapat menerbitkan Surety Bond yang bersifat unconditional

GANTI RUGI

Hasil gambar untuk ganti rugi

Jika dilihat dari cara penggantian kerugian yang dibayarkan oleh Surety Company kepada Obligee, maka dikenal 2 (dua) jenis polis Surety Bond, yaitu :

1. Ganti Rugi Keseluruhan (Penalty System)

Polis Surety Bond mencantumkan ketentuan penggantian oleh Surety Company sebesar nilai yang tercantum dalam Surety Bond. Dengan demikian apabila terjadi wanprestasi oleh Principal, maka ganti rugi yang dibayarkan kepada Obligee sesuai yang tertera di polis tanpa memperhitungkan prestasi Principal dalam mengerjakan proyek.

Kondisi ini memang keluar dari prinsip asuransi tentang indemnity, karena kerugian Obligee sebenarnya harus diperhitungkan juga berapa prestasi Principal yang ditunjukkan dengan progres proyek yang telah selesai dikerjakan dan hal tersebut secara teknis sudah merupakan milik Obligee.

Ketentuan ini diminta oleh Obligee untuk menghindati dispute masalah ganti rugi, karena Obligee berpendapat jika proses proyek harus diulang lagi dengan melibatkan kontraktor baru, maka dana yang disiapkan sama saja dengan memulai proyek baru.

2. Ganti Rugi Riil (Indemnity System)

Dalam polis Surety Bond tercantum ketentuan penggantian kerugian yang dibayarkan oleh Surety Company akan diperhitungkan dengan prestasi yang telah dikerjakan oleh Principal sampai saat tuntutan ganti rugi diajukan oleh Obligee. Dengan demikian Surety Company akan membayarkan selisih kerugian Obligee setelah dikurangi prestasi Principal

Kondisi ini mengacu kepada prinsip asuransi tentang indemnity, yaitu menghindari pembayaran yang melebihi kerugian riil Obligee atas wanprestasi Principal

REASURANSI

Beberapa definisi dari Reasuransi antara lain adalah “Asuransi kembali oleh Penanggung baik seluruh atau sebagian risiko yang telah ditanggungnya kepada Penanggung lain” atau Proses dimana satu penanggung mengatur dengan satu atau beberapa penanggung lainnya membagi risiko dalam reasuransi. 
  • * Perusahaan yang mereasuransikan risikonya disebut Ceding Company
  • * Perusahaan Asuransi yang menerima pertanggungan ulang dari Ceding Company sebut Reasuradur
  • * Perjanjian Reasuransi antara Ceding Company dan Reasuradur, yang harus dibuat secara tertulis merupakan perjanjian terpisah dan berdiri sendiri dengan perjanjian antara Tertanggung dan Penanggung.
FUNGSI REASURANSI
  • 1. Menaikkan kapasitas akseptasi Perusahaan Asuransi 
  • 2. Mendukung stabilitas keuangan perusahaan asuransi.
Dalam prakteknya, apabila Reasuradur yang bersangkutan juga menampung risiko yang banyak pula, perusahaan tersebut dapat melemparkan kembali sebahagian risiko dimaksud dengan perusahaan Reasuransi lain baik didalam ataupun diluar negeri, cara mana disebut Retrosesi, untuk diketahui, Peraturan Pemerintah mengharuskan Perusahaan Asuransi di Indonesia tidak boleh menahan risiko (Retensi Sendiri – Own Retention) melebihi 10 % X Modal sendiri.

HAL POKOK YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM REASURANSI
  1. Tertanggung tidak mempunyai hak apapun terhadap Reasuradur.
  2. Apabila Reasuradur mengalami pailit ataupun tidak mau membayar suatu klaim yang valid, Ceding Company (Penanggung) tetap harus bertanggung jawab kepada Tertanggung sesuai dengan polis yang dikeluarkannya.
  3. Apabila Ceding Company pailit, Reasuradur tetap bertanggung jawab kepada Ceding Company sesuai dengan Perjajian Reasuransi yang telah dibuatnya.
  4. Reasuradur tidak mempunyai hak terhadap segala kesalahan yang dilakukan Tertanggung.
BENTUK REASURANSI

1. FAKULTATIF
Bentuk penempatan Reasuransi dimana Ceding Company bebas mereasuransikan pertanggungan yang ditutupnya dan perusahaan Reasuransi bebas pula untuk menerima atau menolak obyek reasuransi tersebut. 

2. TREATY
Penempatan Reasuransi yang dilakukan melalui suatu perjanjian antara Ceding Company dan Reasuradur berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disetujui bersama sebelumnya, dalam hal ini ceding company wajib mereasuransi dan reasuradur wajib menerima seluruh risiko yang termasuk dalam perjanjian tersebut.

  2.1. PROPORTIONAL TREATY 

Quota Share

Perjajian pembagian Risiko antra ceding company dengan Reasuradur diatur dalam prosentase tertentu, misalnya retensi ceding company 30 % of 100 % dan Reasuradur 70 % of 100 %. 

Surplus Treaty 
Perjanjian Reasuransi yang berisikan persetujuan Reasuransi untuk menerima kelebihan suatu risiko diatas jumlah retensi ceding company, jumlah maksimum yang dapat diterima dibatasi dalam jumlah tertentu, contoh Retensi Ceding Company Rp. 200 juta, surplus limit Rp. 800 juta. 
   
   2.2. NON PROPORTIONAL TREATY 

Exces Of loss 
Dalam jenis Treaty ini, Reasuradur hanya akan terlibat terhadap kerugian yang telah melebihi jumlah tertentu yang ditahan oleh Ceding Company (Underlying Retention). maksimum dari keterlibatan Reasuradur pun dibatasi sampai jumlah tertentu yang disebut Cover Limit, misalnya Rp. 400 Juta excess of Rp. 100 juta, berarti : 
  •  * Saham ceding company underlying retention = Rp. 100 Juta
  •  * Saham reasuradur cover limit = Rp. 400 juta
Stop Loss (Excess Of Loss Ratio) 
Hampir sama dengan Excess of Loss, dengan perbedaan tanggung jawab ceding company dan reasuradur dinyatakan dalam suatu akumulasi Loss Ratio (Perbandingan antara klaim yang terjadi dengan premi yang diterima dalam suatu jangka waktu tertentu)
Untuk Reasuransi ini oleh Ceding Company digunakan untuk menjaga agar ratio klaimnya tidak melebihi ratio yang ditetapkan. timbulnya tanggung jawab Reasuradur dalam perjanjian ini adalah apabila Loss ratio ceding company telah melebihi loss ratio yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Aggregate Excess Of Loss 
Hampir sama dengan Stop Loss Treaty diatas, tetapi total Underwriting retention ceding company dan tanggung jawab reasuradur dinyatakan dalam suatu jumlah tertentu. 
Contoh :
Aggregate U.R. Rp. 2 Milyar
Aggregate Limit Excess of loss Rp. 4 Milyar
Artinya Ceding Company akan membayar kerugian sampai dengan Rp. 2 Milyar dan Reasuradur akan membayar kerugian diatas Rp. 2 milyar sampai dengan Rp. 6 Milyar. kerugian diatas Rp. 6 milyar akan kembali menjadi beban Ceding Company. 

3. FAKULTATIF OBLIGATORY 
Sistem dimana Ceding Company tidak mempunyai keharusan mereasuransikan, tetapi apabila Ceding Company mereasuransikan, maka Reasuradur harus menerima. 

4. POOL 
Suatu bentuk perjanjian antara beberapa Perusahaan Asuransi untuk menempatkan jenis asuransi tertentu dalam satu sentral yang kemudian akan dikembalikan kepada masing-masing anggota.

Pool ini terutama untuk akseptasi risiko-risiko besar, seperti asuransi penerbangan, asuransi terhadap risiko-risiko pasar (konsorsium).